Sesudah dialirkannya Dana Desa sejak tahun 2015, sebaiknya pemerintah Kabupaten dan Desa melakukan evaluasi, apa sajakah yang tercapai dari kurang waktu 2015 s/d 2017. Ini penting untuk menjadi satu patokan pemerintah ke depan. Penilaian ini sebaiknya dipublikasikan bersama-sama baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Tujuannya adalah agar terdapat satu tolok ukur yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam analisa perkembangan Desa di masa selanjutnya baik yang sedang current maupun di next.
Sekarang ini berbagai pihak melakukan analisa sendiri-sendiri yang dapat dikatakan terlalu sempit dan tidak berskala nasional. Sebagai contoh pelaksanaan kontrol Dana Desa menjadi dilema karena sekarang diserahkan kepada pihak Kepolisian, keamanan dalam negeri saja lingkup mereka sangat kurang kita dapat lihat dan rasakan sendiri.
Pemerintah Pusat mestinya kokok dalam komitmen untuk memajukan daerah menuju perkotaan baik dari segi pemikiran dan perilaku masyarakat Desa. Saya masih ingat salah satu iklan Dana Desa adalah bahwa internet tersedia di Desa, sehingga orang Desa dapat mengetahui berita-berita baik nasional maupun internasional, apakah tujuan ini telah tercapai?, tak satupun yang dapat mengetahui dengan pasti karena tidak adanya tolok ukur yang ditentukan.
Penyebaran penduduk Desa dengan Perkotaan memang sangat tidak seimbang dikarenakan sharing pie lebih banyak diperkotaan. Mobilisasi Desa juga sangat tidak seimbang dengan perkotaan, istilah the town never sleeping bagi Desa adalah suatu momok. Pada malam hari masih banyak terdengar suara jangkrik dari pada suara electronic. Penyebaran pendapatan juga sangat timpang antara Desa dan Perkotaan dan pengumuman Mesjid menyuarakan pembagian sembako bagi warganya, saya merasa kurang nyaman mendengar masa sekarang kok masih ada pembagian sembako berarti ekonomi bukan malah maju tapi mundur.
Semoga bermanfaat
Media Januari 2018
Tambun Hutabarat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar