Sejak bergulir tahun 2015 Dana Desa selalu menjadi bermasalah, walaupun menteri dalam negeri telah memberikan izin pendamping dana desa. Saya melihat di beberapa Desa banyak yang tidak digunakan atau kemajuan Desa, sebagaimana yang telah digariskan. Karena banyaknya permasalahan itu maka terakhir pengawasan Dana Desa diserahkan ke kepolisian RI, apakah mereka itu kekurangan kerja dan memang sudah sesuai ahlinya?. Menurut hemat saya semestinya berikan kepada Kantor Akuntan Publik yang mempunyai idealisme dan jujur.
